Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Berau Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Agus Wahyudi 

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,TANJUNG REDEB- Kelangkaan minyak goreng secara nasional, termasuk di Kabupaten Berau menimbulkan asumsi masyarakat. Pasalnya, meskipun banyak lahan sawit di Kabupaten Berau bukan berarti stok minyak goreng juga melimpah

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Berau Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Agus Wahyudi menjawab asumsi tersebut. Hal itu lantaran di Kabupaten Berau belum ada industri hilir. Dimana belum adanya pabrik yang dapat mengolah Crude Palm Oil (CPO) menjadi bahan jadi atau produk turunan, seperti minyak nabati.

"Lahan perkebunan sawit di Berau itu memang banyak dan luas, tetapi di Berau sendiri baru ada pabrik CPO saja dimana itu baru bahan baku atau setengah jadi dan harus diolah lagi," tuturnya, Sabtu (12/3/22)

Sementara, bahan mentah CPO tidak semata-mata hanya dijadikan minyak saja, melainkan juga diolah menjadi sabun dan kosmetik. Dalam hal ini, walaupun Kabupaten Berau sebagai salah satu penghasil CPO terbesar di Kaltim, tidak dapat dikatakan dapat memenuhi kebutuhan stok minyak.

"Selama ini pabrik CPO telah dimiliki oleh setiap perusahaan perkebunan sawit yang bertengger di Kabupaten Berau. Tetapi, produk setelah CPO itu menjadi bahan turunan belum ada," tambahnya.

Agus juga mengungkapkan, kebanyakan Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan oleh perusahaan sawit di Berau dikirim ke Pulau Jawa untuk diolah menjadi minyak. Dikarenakan pabrik pengolahannya ada di sana. Jumlah populasi penduduk yang padat menjadi alasan perusahaan perkebunan sawit mengembangkan industri hilir di sana.

Bahkan, bahan setengah jadi itu juga disuplai ke luar negeri. Harapan pun muncul dari pemerintah daerah untuk menarik investor  pabrik yang dapat mengolah Crude Palm Oil (CPO) menjadi produk turunan, terutama minyak goreng. Adanya pabrik pengolahan itu tentunya juga dapat berkontribusi untuk memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten Berau.

Tentunya, menurut Agus kesiapan dari daerah untuk dapat mendirikan pabrik pengolahan turunan CPO itu harus memenuhi banyak faktor. Termasuk infrastruktur, akses, dan sistem distribusi produk yang dihasilkan.

'Kita harus realistis bahwa penduduk kita juga masih sedikit, sehingga investor yang mau membangun pabrik pengolahan minyak ini banyak di Pualu Jawa karena untuk memasarkannya juga mudah," terangnya.

"Mungkin nanti kalau Ibukota Negara (IKN) sudah pindah dan populasi manusia meningkat di Kalimantan Timur, kami optimis pabrik pengolahan itu bakal banyak berdiri di tempat kita," sambungnya.

Sementara itu, Analis Bidang Penananan Modal Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu (DPMTPSP) Berau, Supratman mengatakan, diperlukan juga manajemen terkonsentrasi yang mendukung adanya pabrik tersebut. Sebagai upaya untuk mengundang investor masuk, juga perlu dilakukan dengan memepersiapkan sistem tata kelola.

Tata kelola sebagaimana yang dimaksud adalah melalui adanya kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mudah dengan membuka ruang luas untuk investasi, sehingga menjadi bagian dari strategi dengan memudahkan para investor.

"Karena memang investor itu apabila ingin berinvestasi di suatu daerah itu pasti ingin melihat ke sana, bagaimana pengembangannya, bagaimana aksesnya, bagaimana pemasarannya, bagaimana peluang-peluang usahanya," jelasnya.

"Jadi, kalo memang ada kekurangan atau permasalahan dalam bidang itu otomatis  itu menjadi PR dan bahan yang kita benahi. Ketika itu disupport semua, implementasi itu akan bagus yang artinya instrumen-instrumen sudah saling bersinergi dan saling mendukung," tambahnya.

Selanjutnya, muncul wacana terkait pembangunan pabrik pengolahan turunan CPO di Kabupaten Berau oleh perusahaan swasta. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Berau, Salim, saat konferensi pers terkait upaya penyediaan stok minyak goreng pada Kamis (10/3) kemarin.

"Ada rencana dari PT Sinar Mas untuk mendirikan pabrik pengolahan turunan CPO menjadi minyak goreng di Berau dengan lahan perkebunan sawit yang luasnya minimal 2.000 hektar," katanya.

Dikonfirmasi kembali kepada Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Berau Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Agus Wahyudi mengatakan, bahwa belum ada usulan permohonan terkait hal itu. Akan tetapi, apabila rencana tersebut akan direalisasikan pemerintah daerah akan menyambut baik wacana tersebut.

"Ya, kami membuka ruang terkait rencana itu, tentunya industrinya juga harus jelas mulai dari waktu produksi dan analisis dampak lingkungannya juga seperti apa," pungkasnya.(sep)